KOG Index

Rabu, 11 Agustus 2010

" Sistem Informasi Nasional "

Bila dilihat dari sejarah Negara dan Sistem Informasi Nasional, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (UUD 1945, Pasal 28 f). Sedangkan pengertian dari Sistem Informasi itu sendiri adalah Sistem Informasi yang fleksibel dan bisa beradaptasi merupakan kekuatan utama bagi inovasi bisnis maupun organisasional. Sementara itu sistem yang kaku justru berpotensi menjadi penghalang kemajuan.

De Michelis et. al. berargumentasi bahwa untuk bisa menghadapi perubahan secara efektif, perlu adanya adopsi sebuah pendekatan yang bersifat komprehensif. Pendekatan ini bersifat multidisipliner, baik di area teknologi informasi, administrasi bisnis, maupun aspek-aspek sosial yang biasanya menjadi kajian ilmu-ilmu sosiologi dan antropologi. Pada dasarnya perubahan atas sistem informasi tersebut menyentuh tiga sisi perubahan: sistem, kolaborasi kelompok, dan organisasi, yang disebut dengan the three facets of information systems.
  1. Sisi Kolaborasi Kelompok biasanya berkaitan dengan para pengguna yang bekerja dengan proses-proses yang sejenis (misalnya menangani order pembelian barang) atau aktivitas-aktivitas yang bersifat ( seperti menyusun laporan-laporan). Dalam melakukan kegiatan tersebut, manusia saling mengkoordinasikan aktivitasnya, bersifat adptif terhadap gangguan-gangguan, dan ada proses berlatih melalui diskusi dan kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya. Sifat alami sisi ini adalah fluktuasinya yang tinggi dan sulit diprediksi polanya karena harus berurusan dengan cara manusia dalam berkomunikasi dan memecahkan persoalan. Pada sisi ini, model organisasi bisa dilihat sebagai rujukan dalam bekerja tetapi bisa juga dilihat sebagai pembatas yang terlalu birokratis sehingga menghambat kreatifitas.
  2. Sisi Organisasi menempatkan model organisasi sebagai rujukan utama, dan semua implementasi teknologi akan mengacu pada model tersebut. Sifatnya , dengan tujuan organisasi menjadi apakah sistem informasi bisa memecahkan persoalan yang dihadapi. Implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) banyak mengadopsi sudut pandang ini. Tetapi kita masuk kepada penjabaran yang lebih rinci, biasanya pendekatan ini akan terbentur pada sifat alami kolaborasi kelompok yang cenderung fleksibel dan adaptif.
  3. Sisi Sistem merupakan sudut pandang dari aspek teknis teknologi informasi. Pada sisi ini sudah berbagai upaya yang dilakukan para ahli dan praktisi teknologi informasi untuk membangun sistem komputer yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan-perubahan kebutuhan dan spesifikasi. Masalahnya kita terbentur pada keperluan kolaborasi kelompok dan mencoba mengadopsi suatu cara kerja, ia akan menjadi cenderung tidak fleksibel lagi (sudah menyesuaikan dengan ‘selera’ kerja tertentu). Ketika bertemu dengan kebutuhan organisasi, ada dilemma bahwa restrukturisasi proses kerja (dan pembuatan teknologi yang mendukung model organisasi baru) merupakan pekerjaan yang memakan biaya besar dan waktu yang lama; sementara itu kebutuhan oraganisasi senantiasa berubah dengan cepatnya.
Ketiga sisi tersebut mencerminkan tiga sudut pandang yang saling melengkapi dalam melihat sebah sistem informasi untuk keperluan organisasi. Ada sudut pandang operasional (sebagai pelaksanaan pekerjaan dalam sistem), ada sudut pandang praktis (sebagai sekumpulan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan), dan ada sudut pandang manajerial (untuk memenuhi kinerja organisasi yang diinginkan). Karena itu, idealnya pengembangan sistem informasi harus mempertimbangkan ketiga sisi tersebut.

Sistem informasi tertulis yang interaktif (dua arah) umumnya lebih strategis untuk pembangunan masyarakat karena memungkinkan pembentukan sistem umpan balik yang memungkinkan seluruh sistem negara yang stabil dan merata. Untuk menjangkau pelosok tanah air, perlu dipertimbangkan media, teknologi metoda komunikasi sehingga dapat dibangun secara swadaya swadana dengan teknologi Indonesia. Hal ini perlu untuk menekan 70-80% ketergantungan peralatan komunikasi import saat ini. Di samping itu, sistem informasi pelosok harus dapat diintegrasikan dengan tulang punggung informasi nasional (national information highway). Pesatnya teknologi informasi berbasis komputer, cepat atau lambat sistem yang dikembangkan harus menggunakan komputer yang terintegrasi dalam jaringan komputer. Standarisasi penting, dunia telah membangun sebuah jaringan komputer InterNet yang menggunakan standard protokol TCP/IP yang memungkinkan berbagai information superhighway (ratusan Mbps) untuk berintegrasi bermacam jenis komputer bahkan dengan jaringan packet radio yang telah berkembang di Indonesia. Mengingat TCP/IP adalah protokol yang terbuka, kami menghimbau penggunaan protokol TCP/IP sebagai standard dalam pengembangan infrastruktur informasi nasional. Sebagian besar teknologi TCP/IP bahkan sudah dapat dibuat dan dikembangkan sendiri di Indonesia dengan dimotori oleh rekan-rekan di ITB. Dari aspek teknologi, tentunya akan sangat berguna jika Indonesia dapat membangun infrastruktur informasi nasional secara mandiri - prioritas perlu diberikan pada infrastruktur informasi hulu untuk menjamin sinergi pembangunan sistem informasi nasional; di samping menambah local content dari peralatan telekomunikasi yang diinstalasi. Beberapa alternatif teknologi informasi hulu, seperti packet radio network dan interkom, telah dibuat sendiri bahkan diimplementasikan dengan swadaya dan swadana masyarakat. Bahkan tidak tanggung-tanggung, digunakan untuk mengintegrasikan beberapa universitas di Indonesia timur dan sekolah menengah atas ke berbagai jaringan perguruan tinggi yang telah beroperasi khususnya di Jawa. Menarik bahwa sebagian besar proses bertumpu pada inisiatif dan swadaya masyarakat. Hal ini sangat membantu proses pendidikan jarak jauh dengan meningkatkan effisiensi pendidik dibantu media elektronik. Tentunya sangat membantu program wajib belajar yang dicanangkan. Badan-badan nasional perlu memikirkan peluang regulasi dan kesempatan untuk memungkinkan percepatan perkembangan infrastruktur informasi hulu berbasis swadaya masyarakat dengan teknologi Indonesia.

Saat ini, implementasi teknologi informasi hulu lebih dititik beratkan pada institusi SDM. Hasil nyata telah terlihat dengan meningkatnya penguasaan teknologi informasi oleh cukup banyak SDM di Indonesia yang kebetulan saat ini masih terpusat di wilayah Bandung. Dengan bantuan Dewan Riset Nasional (DRN) yang membuka kemungkinan beberapa perguruan tinggi & lembaga penelitian untuk mengakses jaringan komputer InterNet melalui IPTEK-NET merupakan investasi yang sangat terasa manfaatnya bagi pembentukan SDM terutama karena terbukanya akses para mahasiswa & peneliti ke sumber informasi mutakhir di manca negara. Akhirnya, terjadi akselerasi proses pembentukan SDM yang sangat menguntungkan. Penguasaan teknologi dan terbentuknya SDM, memungkinkan kemudahan pembangunan infrastruktur sistem informasi nasional yang bersifat multisektoral dan melewati batas departemental sehingga sangat memudahkan koordinasi antar departemen. Hal ini membuka kemungkinan kemudahan akses berbagai information server multisektoral. Tidak mustahil, timbul sebuah standard Geographics Information System (GIS) nasional yang mudah diakses - yang merupakan bagian cukup penting sebuah sistem informasi nasional yang sangat strategis untuk pembuatan kebijakan nasional yang sifatnya multisektoral dan multidisiplin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Please your comment...